Mengatasi Keterpencilan

Pembangunan Jembatan Gantung guna membuka jalur akses ke dusun Manyampa

Mengurai Benang Kusut

Telah ditemukan permasalahan adanya indikasi penyalahgunaan dana BLM dalam kegiatan UEP dan SPP oleh pengurus UPK di Kecamatan Liukang Tupabbiring

Sunatan Massal

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, mengelola dana perguliran Rp.1.097.605.000. Pada Tahun Buku 2012 memperoleh surplus Rp.89.855.000.

57 Jam Mengarungi Perairan Makassar

Perjalanan Ke Pulau terluar Kabupaten Pangkep

Kamis, 26 Desember 2013

AIR TAWAR DI ANTARA KEPUNGAN AIR ASIN

Kelurahan Anrong Appaka yang terletak di sebelah Barat dari Ibukota Kecamatan Pangkajene, terdiri dari 5 RW, yaitu :
       1. RW I   Paccelang
       2. RW II  Lekoboddong
       3. RW III Maccini Ayo
       4. RW IV Bulu-Bulu
       5. RW V  Parang-Parang

Penduduk Kelurahan Anrong Appaka dengan jumlah 5.320 jiwa, mayoritas hidup sebagai nelayan dan petani dengan jumlah Rumah Tangga Miskin sebanyak 346 KK

KONDISI 0 %
 Kelurahan Anrong Appaka mulai berpartisipasi pada PNPM-MPd sejak tahun 2008 sampai sekarang dan kegiatan prasarana berdasarkan Data SPC yang sudah terdanai antara lain :
Þ Tahun Anggaran 2008 :
· Pembangunan Penampungan Air sebanyak 4 unit senilai Rp. 31.699.100,-
· Pembangunan Drainase + Plat Duicker sepanjang 230 m senilai Rp. 45.283.100,-
Þ Tahun Anggaran 2009 :
· Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 189 m senilai Rp. 66.568.500,-
· Pembangunan Bak Air sebanyak 12 unit senilai Rp. 106.253.700,-
Þ Tahun Anggaran 2010 :
· Pembangunan Drainase + Plat Duicker sepanjang 895 m senilai  Rp. 132.241.000,-
· Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 108 m senilai Rp. 59.707.000,-
Þ Tahun Anggaran 2012 :
· Pembangunan Jembatan Kayu sepanjang 14 m senilai Rp. 74.610.500,-
Þ Tahun Anggaran 2013 :
· Pembangunan Sumur Umum sebanyak 1 unit senilai Rp. 78.825.750,-

Proses Perencanaan

Kegiatan pembangunan sumur umum “BacoE” di RW I Paccelang diusulkan oleh masyarakat pada MD Perencanaan dan pada MAD Prioritas Usulan menempati ranking 5, kegiatan ini   dilaksanakan oleh masyarakat karena kebutuhan air bersih di wilayah tersebut sangat  susah. Hal ini disebabkan hampir semua mata air yang ada, pada saat musim kemarau mengalami kekeringan, sehingga masyarakat  sangat tergantung pada sumber air yang diusulkan tersebut. Mengingat juga sumur ini masih rawan longsor karena belum pernah diperbaiki selama dimanfaatkan oleh masyarakat pemanfaat sumur umum ini terdiri dari : laki-laki 143 orang dan perempuan 192 orang dan RTM 140 orang, metode atau cara masyarakat untuk mengambil air pada sumur ini adalah menimba secara langsung dari kedalaman 2 - 3 m kemudian diangkut dengan tenaga manusia sebahagian juga dengan menggunakan sepeda motor atau bentor.
Pelaksanaan pekerjaan/kegiatan sumur umum ini dilakukan oleh masyarakat setempat dengan melibatkan angkatan kerja sebanyak 14 orang

KONDISI 50 %
Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan ini, maka kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat di RW I Paccelang Kelurahan Anrong Appaka dapat terpenuhi. Demikian pula dengan metode atau cara pengambilan air yang dilakukan tidak lagi dengan cara    menimba tetapi melalui pompanisasi. Hal ini sesuai dengan hasil kesepakatan    masyarakat melalui musyawarah dengan menggunakan sisa hasil pelelangan peng adaan material untuk pembelian pompa sebanyak 1 unit. Selanjutnya untuk menghindari resiko akibat adanya anak-anak yang bermain pada sumur tersebut, masyarakat juga menyepakati sisa lelang untuk pembangunan pagar kawat  berduri di sekeliling sumur tersebut.

KONDISI 100 %

Hasil pelaksanaan kegiatan ini sudah diserahterimakan dari TPK ke Tim Pemelihara (Masyarakat) pada  tanggal 31 Oktober 2013

TERIMAH KASIH   “ SALAM FASTKAB


Senin, 04 November 2013

“CINTAKU” KANDAS DI EVKIN

Inilah Rakor yang paling dinamis sepanjang pengamatan saya”, ucap PJO Provinsi, Rais Rahman, saat menutup Rapat Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Singgasana Makassar.  Sabtu, 19 Oktober 2013.
Sayang seribu sayang, dinamika dan interaksi aktif  rakor pada bulan ini sama sekali tidak menggambarkan  thema Rakor “Strategi percepatan pencairan dana dan penyelesaian masalah krusial.”  Tapi lebih banyak  diwarnai dengan intrupsi, pertanyaan, protes dan koreksi  pada system  evaluasi kinerja fasilitator  oleh para Spesialis RMC 5 yang dinilai kurang objektif  kemudian dampaknya sangat dirasakan dapat mematikan motivasi dan semangat kerja fasilitator yang bersangkutan.


 Syafruddin Hebbu (Faskab Pangkep)
What a pity….., Sayang seribu sayang memang, tema rakor tersebut seharusnya diarus-utamakan pembahasan menemukenali permasalahan-permasalahan yang berdampak pada keterlambatan pencairan dan penyaluran dana dan munculnya masalah yang krusial. Lalu secara bersama-sama  merumuskan langkah-langkah strategis mendapatkan solusi  penanganan dan penyelesaiannya. Tapi  rakor kali ini waktu dan energi banyak terkuras mengklarifikasi seputar evkin, pemotongan transportasi libur/cuti bersama dan lain-lain yang kurang berkaitan dengan tema rakor. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika system penilaian dilakukan berbasis output, SKN, KPI dan SOP, bukan semata-mata berdasarkan informasi, bisik-bisik sepihak yang belum tentu kebenarannya dan bukan pula berdasarkan  selera kebutuhan  para spesialis pemberi nilai.

Nilai Turun, kok dikatakan bagus
      Priode triwulan II jumlah FK/FT yang mendapatkan nilai “A” = 72/75 orang. Alhamdu Lillah triwulan III sudah mulai bagus karena  FK dan FT  mendapat nilai “A” masing-masing 42 orang, papar HRD lewat power point.
Adalah Hamka Geno, Fastekab Enrekang yang mendapat giliran bertanya spontan protes dengan lantang “nilai evkin turun, kok dikatakan AlhamduLillah sudah mulai bagus”, tanggapnya. “Sepertinya HRD dan para spesialis ini lebih senang kalau nilai evkin hancur-hancuran” sambungnya dan diamini oleh yang lainnya. Barangkali yang dimaksud HRD adalah  Tim Faskab sudah mulai objektif memberi nilai  kepada FK dan FT.

Umpanbalik Terlambat  dan Uji Petik yang Bias
       Tradisi umpanbalik hasil evkin selalu dilakukan pada Rakor Provinsi, sehingga terkesan terlambat dan formalitas belaka. Tidak memungkinkan ada perubahan nilai jika terjadi kekeliruan dalam menilai seseorang, karena yang diumpan balikkan adalah nilai final. Saya menyarankan umpan balik dilakukan pada bulan kedua Triwulan berjalan, supaya ada kesempatan untuk mengoreksi kekeliruan dan memperbaiki kinerja bulan berikutnya.
Tim Faskab memberikan nilai tertentu kepada FK pada indicator Pendampingan UPK “Memfasilitasi UPK membimbing Kelompok Peminjam”  Ketika uji petik oleh Specialist RMC 5 , FK yang bersangkutan tidak menghafal jumlah kelompok UEP dan SPP,  dan berapa jumlah pinjaman bermasalah. Hanya

FK yang bersangkutan tidak mampu menghafal apa yang ditanyakan,FK yang bersangkutan tidak mampu menghafal apa yang ditanyakan, lalu Tim Faskab dianggap tidak objektif memberikan evaluasi. Seharusnya yang diuji adalah proses dan hasil fasilitasinya. Tidak semua orang mampu menghafal data-data.
Menciptakan Peta Komplik
Penilaian yang suka-suka, like dan dislike. Seharusnya para “pengevkin” dan pengambil keputusan menyadari bahwa penilaian seperti ini sangat berpotensi menimbulkan peta konflik, ketidak kompakan dalam suatu tim kerja.
           Jika salah seorang dari Tim Faskab (Faskab, Fastekab, Faskeu) mendapatkan nilai tertinggi (ranking I-red), lalu yang lainnya mendapatkan nilai terendah (juru kunci-red). Artinya dapat diterjemahkan bahwa Cuma 1 orang tim faskab yang bekerja di kabupaten. Tim Faskab yang lainnya menjadi penonton

Syafar sayang, Syafar yang Malang
        Malam itu, saya disodori lembar hasil penilaian oleh Ketua Kelas yang mengumpanbalik hasil evkin. Saya betul-betul malu dan mencerca diri sendiri, karena selama 7 tahun saya di program ini tidak bisa berubah dan selalu menjadi juru kunci. Sepertinya ada bisikan yang memompa sifat hewaniyah dalam diri saya. Bisikan itu sangat jelas “Sebenarnya bukan kamu yang tidak berubah, tapi stigma dan imagenya orang lain kepada kamu yang tidak pernah berubah. Jauh sebelum dinilai kamu sudah ditakdirkan menjadi juru kunci.” Saya cuma mampu berteriak keras melepas emosi agar tidak terpendam lalu menjadi penyakit
         Saya mengajak seorang teman (Faskab Perempuan) dan curhat kepadanya. “Tahukah kamu, sebenarnya saya mengidolakan dirimu sejak 7 tahun yang lalu. Kamu cantik, pintar, cerdas dan yang paling penting evkinmu selalu bagus. Baru hari ini saya berani mengutarakan isi hatiku”, candaku. Temanku yang lain nyeletuk “cinta terpendam,ni ye, bisa dilanjutkan dengan satu syarat, yaitu perbaiki dulu evkin-mu. Kalau begitu “cintaku kandas di evkin”. ...Syafar, syafar. …... , malang niang nasibmu. (Syafruddin Hebbu)




























Minggu, 27 Oktober 2013

STRATEGI PENGEMBANGAN DANA SPP/UEP PNPM-MPd

Kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang atau masyarakat, terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, sementara kesenjangan adalah ketidak merataan akses terhadap sumber ekonomi yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Dalam memberikan dukungan terhadap Masalah tersebut maka PNPM Mandiri Perdesaan salah satu kegiatannya adalah pengelolaan dana bergulir yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP(Simpan Pinjam Khusus Perempuan).
Kegiatan SPP, sering menjadi perbincangan yang menjurus pada keengganan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dan Pelaku yang ada di desa untuk mengelola dana SPP, sering dijumpai beberapa UPK kurang menyerap dua Puluh Lima persen dari dana BLM untuk kegiatan permodalan setiap tahunnya, ini dapat terlihat pada beberapa UPK yang sudah beberapa tahun terbentuk, tidak juga terlihat perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan permodalan,justru yang menonjol adalah kegiatan fisik, padahal di petunjuk teknis kegiatan fisik harus mendukung kegiatan ekonomi, jika diterjemahkan secara bebas, kegiatan fisik  merupakan stimulan bagi kegiatan ekonomi, tetapi kadang relitasnya terbalik.
Para pelaku di desa dan kecamatan, kadang takut direpotkan oleh masalah pengelolaan SPP(Tunggakan), apalagi jika ditambah dengan tekanan dari atas, yang hanya dapat melakukan instruksi penyelesaian masalah, tetapi kurang memberikan solusi  penyelesaian, menambah keenganan untuk mengelola SPP
Kemajuan UPK, dapat ditandai dari seberapa banyak dana yang dikelola untuk penyediaan permodalan bagi masyarakat, bukan ditandai oleh sedikitnya tunggakan, sudah menjadi hukum alam, semakin besar permodalan maka akan semakin besar juga resiko tunggakan yang ada, tingal bagaimana cara untuk menyelesaikan tunggakan Beberapa tips, dalam pengelolaan permodalan  yaitu:


Menetapkan Tujuan
Memulai kerja-kerja pemberdayaan kita harus berani menetapkan tujuan sebelum upaya mencapainya, semakin sulit suatu tujuan berarti semakin banyak usaha yang harus di lakukan untuk mencapainya, hampir seluruh keberhasilan selalu dimulai dengan tujuan yang menekankan seluruh ambisi, tujuan yang ambisius akan membantu memfokuskan energi, kemampuan dan tindakan secara optimal
Tujuan pemberdayaan di PNPM-MPd hampir terkaburkan, dengan di tetapkannya asumsi bahwa UPK tampa Tunggakan adalah UPK terbaik, tampa pernah melihat kenapa sampai terjadi tunggakan dan apakah tunggakan tersebut dapat mematahkan pencapaian tujuan, beberapa UPK yang disinyalir banyak tunggakan, tetapi masih juga mempunyai surplus dan membagi hasil berupa dana sosial ke masyarakat,karena giatnya melakukan perguliran
kepada masyarakat, justru UPK tampa tunggakan perlu dipertanyakan, karena kelompok sasaran UPK adalah warga RTM, yang belum berdaya dalam penyediaan kebutuhan dasar keluarga (masih dibawa garis kemiskinan) wajar jika sebagian belum mampu mengembalikan secara tepat waktu.
Ataukah pola pendampingan yang belum kena dengan situasi lokal yang ada, sehingga masyarakat sering dikambing hitamkan, tampa pernah menengok apa yang  sudah lakukan untuk meningkatkan martabat Masyarakat, yang jelas “jangan takut akan masalah tapi takutlah ketika kita tidak melangkah” untuk memecahkan persoalan yang ada di masyarakat.

Bersiap atau Mati
Mempersiapkan modal dengan menyerapan dana dua puluh lima persen dari BLM setiap tahun perlu diseriusi dengan cara mempersipkan,melatih dan pendampingan kelompok,  semakin besar modal yang ada di UPK maka akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat untuk mendapatkan modal usaha.
Semakin banyak modal yang ada, maka semakin besar juga intensif pengurus UPK, indikatornya adalah besaran modal yang di kelola, jika modal yang dikelola tidak berkembang, bisa saja pokok (modal), akan termakan oleh operasional, jika ini terjadi maka UPK akan sulit berkembang dalam meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan secara berlahan akan mati
Selalu bersiap untuk memperbaiki pola pendampingan, dalam penyerapan dana SPP, harus dilakukan setiap saat, jangan menunggu fase out baru menyesal dan berfikir dimana mendapatkan suntikan dana sebagai modal, pengembangan ekonomi Masyarakat   

Komitmen dan Kejujuran
Pendekatan pada pengembangan masyarakat yang digariskan  harus mengidentifikasi sumber komitmen secara kuat berkomitmen dan berbuat jujur, bukanlah persoalan gampang kadang kejujuran dan komitmen seperti memakan buah yang pahit, apalagi ketika godaan uang yang ada di hadapan, siapapun dia, bergelar apapun dia,(akademis atau agamawan) tampa iman dan komitmen maka kerja-kerja pelayanan pemberdayaan masyarakat akan berantakan
Seorang pemberdayaan yang tidak  kuat berkomitmen terhadap pengembangan masyarakat dan hanya melakukannya sebagai sebuah pekerjaan tampaknya tidak mungkin cukup berhasil disiplin untuk memberlakukan kejujuran dan Komitmen dalam pengelolaan keuangan harus di kedepankan, sekian banyak bukti, keterpurukan sebuah negara, hampir dipastikan karena ketidak jujuran dan komitmen dari rakyat  dan pemimpin itu sendiri.
Imam Ali mengatakan untuk membangun peradaban hanya diperlukan dua syarat yaitu, pemimpin yang jujur dan rakyat yang jujur, ketika salah satu rusak maka peradaban untuk menuju ke masyarakat madani mustahil akan tercapai, ini mengisyaratkan betapa pentingnya kejujuran dan harus dimulai dari para pelaku itu sendiri, kita tidak bisa  mengharapkan kejujuran dari kelompok peminjam, ketika para pelaku di desa dan kecamatan tidak berlaku jujur.

Fleksibilitas
Dalam penerapan strategi, seorang pelaku harus fleksibel (dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan), ketika berbagai upaya yang dilakukan tidak memperoleh kemajuan, maka seorang pelaku harus berpikir untuk mencari jalan keluar, Jangan Terpaku pada satu gaya,tetapi kadang juga kita harus menyerempet petunjuk teknis, karena bagaimanapun juga PTO selalu berbicara global, tidak spesifik dalam penanganan masalah, tetapi Bukan juga berarti bahwa fleksisibilitas harus menghalalkan segala cara, etika dan kreatifitas harus bersanding yang diharap akan melahirkan energi positif dalam membangun kerja-kerja pemberdayaan, maka fleksibilitas dalam menangani masalah untuk menghindari Jalan buntu,harus senantiasa disiapkan.

Jangan Pernah berhenti belajar
Paulo Ferire mengatakan Belajar adalah peningkatan pemahaman dan pengetahuan yang berlangsung secara terus menerus berkaitan dengan kehidupan sebagai suatu proses yang dilakukan secara sadar, apa yang dilakukan selalu mengandung unsur belajar, apa yang dipikirkan masa lalu dan apa yang kita harus lakukan masa kini, serta apa yang kita rencanakan untuk masa depan semuanya adalah proses belajar, dengan langsung melakukan
Pendidikan merangsang diambilnya suatu tindakan, kemudian tindakan itu direfleksikan kembali, dan dari refleksi itu diambil tindakan baru yang lebih baik, demikian seterusnya, sehingga proses belajar merupakan daur bertindak dan berpikir yang berlangsung terus menerus sepanjang hidup Bagi freire belajar harus berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri.
Maka apapun tindakan kita dalam melakukan pemberdayaan di masyarakat, pasti mempunyai celah kelemahan, celah kelemahan itulah yang akan kita benahi, dan ketika kita sudah benahi maka akan muncul celah yang baru, maka proses belajar tidak akan pernah berhenti menuju kepada perbaikan yang terus menerus untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat, sesuai tujuan PNPM-MPd, membuka akses Masyarakat untuk mandiri dan bermartabat.
 

Jumat, 25 Oktober 2013

AIR MENGALIR SAMPAI “DAPUR”

Perempuan dan anak-anaklah yang paling menderita dan merasakan kesulitan ketika air bersih langka diperoleh. Lebih-lebih kalau sumbernya jauh dari pemukiman. Itulah sebabnya kelompok perempuan Desa Bantingmurung, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, kukuh mempertahankan usulan priotasnya, yakni Pengadaan Air Bersih Perpipaan 

Kekurangan air bersih, menghabiskan waktu dan tenaga yang cukup untuk mendapatkannya. Kekurangan air bersih juga mempengaruhi perilaku tidak sehat. Untuk mendapatkan air bersih, terutama pada musim kemarau, perempuan dan anak-anak di desa ini, berjalan kaki ke lokasi sumber air yang ada di perbukitan lebih kurang 2 Km, jarak yang cukup jauh.

Di penghujung tahun 2012 lalu, masyarakat merampungkan pembangunan perpipaan gravitasi air bersih, usulan perempuan di desa ini. PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan sebesar Rp.245.000.000 , Swadaya masyarakat Rp.2.082.000 juta.

Dana tersebut digunakan untuk membangun jaringan perpipaan sepanjang 2700 meter, dengan menggunakan pipa galvanis. Tiga buah bak penampungan dan distribusi berkapasitas masing-masing 3300 liter. Kini penduduk desa sudah tidak sulit lagi mendapatkan air bersih. Bahkan air sudah mengalir sampai “dapur”
Tim Pemelihara juga sudah dibentuk. Belum jelas arah untuk  mengatur pemanfaatan dan pemeliharaannya. Kepala Desa perlu segera menyusun Perdes Tentang pemanfaatan dan pelestariannya untuk menjamin air mengalir terus sampai “dapur”. 



(Dikumpulkan dan ditulis oleh : FK, FT dan Faskab)

Rabu, 18 September 2013

Apa itu PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat  yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998-2007.
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat  di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :  a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)  untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building),  dan c) Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (Corporante Social Responsibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Pekerjaan Jalan Rabat Desa Kanyurang , Kec. Liukang Kalmas

Usulan sarana dan prasarana Jalan Rabat Beton dusun Pulau Bangko-bangkoan, Desa Kanyurang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep yang diusulkan kelompok campuran  untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan, terkabul  pada Tahun Anggaran 2013 setelah melalui proses verifikasi dan  MAD Prioritas.  Usulan  masyarakat sepanjang 2.640 meter dan lebar 2,5 meter ini,  RAB-nya sebesar Rp.329.087.100.

Ide  dari Perempuan
Ide awal pengadaan material pasir di-HOK-kan kepada  perempuan yang terlibat dalam kelompok SPP, adalah berawal dari Musyawah Desa Informasi (MD3) atas ditetapkannya usulan sarana prasarana  Jalan Rabat di Dusun Bangko-bangkoan ini. Desa Kanyurang ditetapkan  dalam MAD 3 Pendanaan. Ketika FT dan FK memfasilitasi mekanisme,  prosedur  dan RKTL pengadaan barang dan jasa, peserta Musyawarah dari kelompok perempuan menyarankan agar pengadaan material lokal khusus pasir dan kerikil di HOK-kan kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, dengan pertimbangan :
  1.  Didukung oleh potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia
  2.  Pekerjaan ini mudah dikerjakan oleh perempuan
  3.  Jika melalui suplier, suplier juga akan membeli material dari masyarakat dengan harga murah, lalu menjual kepada PNPM-MPd dengan harga mahal. Sehingga keuntungannyan hanya dinikmati oleh suplier saja dan perputaran nilai ekonominya tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.

Laki-laki — Perempuan Berebut
Ketika menjelang keputusan musyawarah untuk menyerahkan HOK pengumpulan material lokal kepada kelompok perempuan, terjadi perdebatan yang seru, bahwa HOK pengadaan material lokal tidak bisa didominasi oleh kelompok perempuan saja. Laki-laki juga butuh pekerjaan. Akhir musyawarah menyepakati, bahwa :
1. Pengadaan pasir di-HOK-kan kepada kelompok perempuan
2. Pengadaan kerikil di-HOK-kan kepada kelompok laki-laki.
  
Kelompok perempuan yg gigih berpendapat pada MD3

Tambahan Modal Usaha 
Pekerjaan Jalan Rabat Beton sepanjang 2.640 x 2,5 meter di dusun  ini membutuhkan material lokal berupa pasir campuran 339  merer kubik. Pengadaan pasir 339 meter kubik x Rp..60.000. atau setara dengan  528 HOK x Rp. 40.000, dikumpulkan oleh 38 orang perempuan yang bergabung dalam 6 kelompok SPP. 
Sebanyak 38 orang perempuan yang bergabung pada 6 kelompok SPP mengumpulkan 339 meter kubik atau …528 HOK. Kalau dirata-ratakan setiap orang mendapatkan  14 HOK x Rp.40.000. Maka setiap orang memperoleh pendapatan rata-rata Rp.555.000. Pelaksanaan kegiatan ini. Sangat berarti bagi mereka untuk menambah modal usaha mereka atau membeli kebutuhan sehari-hari lainnya.
Anggota kelompok SPP pengumpul pasir campuran

Model pelaksanaan kegiatan seperti ini, benar-benar menerapkan prinsip PNPM-Mandiri Perdesaan, teruatama prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Karena perempuan sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan  pelaksanaan kegiatan.

Dikumpulkan dan ditulis oleh : Gunawan, Ahmad, Syafruddin.