Apa itu PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat  yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998-2007.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat  di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :  a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)  untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building),  dan c) Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (Corporante Social Responsibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Sumber : http://pnpm-sulsel.blogspot.com/p/apakah-pnpm-mandiri-perdesaan-program.html

Read More

Pekerjaan Jalan Rabat Desa Kanyurang , Kec. Liukang Kalmas

Usulan sarana dan prasarana Jalan Rabat Beton dusun Pulau Bangko-bangkoan, Desa Kanyurang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep yang diusulkan kelompok campuran  untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan, terkabul  pada Tahun Anggaran 2013 setelah melalui proses verifikasi dan  MAD Prioritas.  Usulan  masyarakat sepanjang 2.640 meter dan lebar 2,5 meter ini,  RAB-nya sebesar Rp.329.087.100.

Ide  dari Perempuan

Ide awal pengadaan material pasir di-HOK-kan kepada  perempuan yang terlibat dalam kelompok SPP, adalah berawal dari Musyawah Desa Informasi (MD3) atas ditetapkannya usulan sarana prasarana  Jalan Rabat di Dusun Bangko-bangkoan ini. Desa Kanyurang ditetapkan  dalam MAD 3 Pendanaan. Ketika FT dan FK memfasilitasi mekanisme,  prosedur  dan RKTL pengadaan barang dan jasa, peserta Musyawarah dari kelompok perempuan menyarankan agar pengadaan material lokal khusus pasir dan kerikil di HOK-kan kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, dengan pertimbangan :

1.  Didukung oleh potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia
2.  Pekerjaan ini mudah dikerjakan oleh perempuan
3.  Jika melalui suplier, suplier juga akan membeli material dari masyarakat dengan harga murah, lalu menjual kepada PNPM-MPd dengan harga mahal. Sehingga keuntungannyan hanya dinikmati oleh suplier saja dan perputaran nilai ekonominya tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.

Laki-laki — Perempuan Berebut

Ketika menjelang keputusan musyawarah untuk menyerahkan HOK pengumpulan material lokal kepada kelompok perempuan, terjadi perdebatan yang seru, bahwa HOK pengadaan material lokal tidak bisa didominasi oleh kelompok perempuan saja. Laki-laki juga butuh pekerjaan. Akhir musyawarah menyepakati, bahwa :

1. Pengadaan pasir di-HOK-kan kepada kelompok perempuan

2. Pengadaan kerikil di-HOK-kan kepada kelompok laki-laki.

  

Kelompok perempuan yg gigih berpendapat pada MD3

Tambahan Modal Usaha 

Pekerjaan Jalan Rabat Beton sepanjang 2.640 x 2,5 meter di dusun  ini membutuhkan material lokal berupa pasir campuran 339  merer kubik. Pengadaan pasir 339 meter kubik x Rp..60.000. atau setara dengan  528 HOK x Rp. 40.000, dikumpulkan oleh 38 orang perempuan yang bergabung dalam 6 kelompok SPP. 

Sebanyak 38 orang perempuan yang bergabung pada 6 kelompok SPP mengumpulkan 339 meter kubik atau …528 HOK. Kalau dirata-ratakan setiap orang mendapatkan  14 HOK x Rp.40.000. Maka setiap orang memperoleh pendapatan rata-rata Rp.555.000. Pelaksanaan kegiatan ini. Sangat berarti bagi mereka untuk menambah modal usaha mereka atau membeli kebutuhan sehari-hari lainnya.

Anggota kelompok SPP pengumpul pasir campuran

Model pelaksanaan kegiatan seperti ini, benar-benar menerapkan prinsip PNPM-Mandiri Perdesaan, teruatama prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Karena perempuan sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan  pelaksanaan kegiatan.

Dikumpulkan dan ditulis oleh : Gunawan, Ahmad, Syafruddin.

Read More

57 Jam Mengarungi Perairan Makassar

Uang di dompet tersisa Rp.147.000. setelah menggunakannya Rp.2.843.000. Saya tidak  ikut bersama rombongan Bupati ke Lombok. Takut terlantar di Lombok karena tidak cukup transportasi kembali ke Makassar. Lebih efektif dan lebih efisien ikut rombongan Kades Balo-Baloang karena sekalian melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan pada desa-desa yang ada di wilayah timur

Berlayar dengan “jolloro” dari P. Sapuka ke P.Langkuitan selama 5 jam. Pulau ini berpenduduk kl. 770 jiwa dan 249 KK.  TA. 2008 mendapatkan bantuan Jalan Paving 600 m dengan dana sebesar Rp. 216.372.800. dan TA. 2010 dana pasca krisis untuk pengadaan Mesin Genset sebesar Rp.153.648.200. Kedua kegiatan tersebut terawat dengan baik.  Sayangnya kedua kegiatan tsb tidak dipasangi prasasti.

Dari P.Langkuitan ke P. Balo-Baloang, perjalanan 6,5 jam. Pulau Balo-Baloang merupakan Ibukota Desa. Pulau ini berpenduduk kl. 800 jiwa dengan kl. 230 KK. TA. 2007 mendapatkan alokasi bantuan 4 unit MCK, Rp.60.313.400 dan Mesin Genset 60 KVA Rp.131.579.000.  TA. 2008 mendapatkan alokasi SPP 2 kelompok sebesar Rp.50.000.000. Hasil-hasil kegiatan tersebut sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk kelompok SPP sangat lancar dan bahkan mendapatkan perguliran  4 kelompok.

Best Practice

Dua pulau yang mendapatkan bantuan Mesin Genset 60 KVA, yaitu P.Langkuitan dan P.Balo-baloang. Pemanfaat pada kedua pulau tsb, kl 430 rumah tangga.  Seringkali terjadi kerusakan dan tekor penggunaan bahan bakar sehingga mesin tidak beroperasi beberapa hari, karena tidak ada dana cadangan untuk perawatan atau menutupi  bahan bakar. Belajar dari pengalaman tsb, dibuatlah  ketentuan iuran pengelolaan perbulan, sbb :

Rumah tangga yang memakai kulkas, TV, dan mesin air Rp.70.000/bulan, tanpa mesin air Rp.65.000, TV saja Rp.50.000, normal Rp.25.000. dan janda miskin gratis.

Di Pulau Langkuitan, ada 7 pengusaha BBM secara bergilir setiap bulan menjadi pemasok bahan bakar genset. Harga solar dijual umum Rp.8.000-Rp.9.000. Tapi untuk Genset Listrik desa pemasok menjual Rp.6.500.  Setelah ketentuan ini dijalankan, listrik tidak pernah mati lagi dan sudah ada saldo antara minimal Rp.200.000/bulan.

Manajemen Pengelolaan masih lemah

Belum ada regulasi desa yang mengatur tentang pengelolaan listrik di desa ini, yang ada hanya ketentuan-ketentuan lisan yang disepakati dalam musyawarah.  Hal ini berdampak pada lemahnya manajmen pengelolaan, organisasi dan pengawasan. Hanya ada 1 orang penanggungjawab yang mengurusi segalanya dan 1 orang teknisi merangkap operator yang digaji Rp.500.000/bulan.

Tidak ada pencatatan sebagai control seperti buku kas umum, bukti-bukti penerimaan iuran bulanan, dan bukti-bukti pengeluaran tidak tercatat. Ketua BPD, M. Sadiq  dan Kades Muhammad Rewa prihatin dengan kondisi ini, lalu memfasilitasi musyawarah desa membicarakan kepengurusan, permasalahan-permasalahan dan langkah-langkah perbaikan. Rapat memutuskan perlunya disusun Perdes Pengelolaan Listrik Desa.

Supervisi Perencanaan TA. 2013

1. Pekerjaan Paving Blok 512 m TA.2012, Rp.175.360.700., sudah dilaksanakan MDST, namun belum dipasangi prasasti

2. Desa Balo-Baloang mendapatkan alokasi dana kegiatan pekerjaan Paving Blok Rp.236.048.600. Kegiatan ini merupakan pengadaan paving sebanyak  67.500 biji (20x12x8 cm) campuran 1 : 3 TA. 2013.  FK dan FT perlu melakukan pengawasan pekerjaan paving supaya betul-betul dikerjakan sesuai ketentuan (menggunakan campuran 1 : 3).

3. Di Desa Sabalana Pekerjaan Buis Beton untuk Pemecah Ombak sebanyak  350 buis, menggunakan papan bakesting sebanyak 44.80 meter kubik atau setara dengan 2.777 lembar papan. FK dan FT perlu melakukan pengendalian bahan bakesting dengan membuat perjanjian kontrak dengan suplier untuk mengatur penyaluran dan penggunaan material tersebut.

Pemenang Lelang sudah mempersiapkan pembuatan paving blok dimensi 20 x 12 x 8 cm. Menggunakan campuran 1 : 3 

Penulis : Syafruddin Hebbu

Read More

SUNATAN MASSAL UPK TONDONG TALLASA

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan,  mengelola dana perguliran Rp.1.097.605.000. Pada Tahun Buku 2012 memperoleh surplus Rp.89.855.000.

Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Pengurus UPK menyepakati Alokasi Dana Sosial 15% dari surplus tersebut digunakan untuk sunatan massal. Panitia pelaksana juga dibentuk pada saat itu. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) memfasilitasi pendataan anak-ana dari Rumah Tangga Miskin (RTM ) yang akan mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tondong Tallasa, 18 April lalu. Sebanyak 50 orang anak peserta sunatan. Sunatan dilaksanakan oleh Tim Bantuan Medis (TBM) Calcanelus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Puskesmas Bantimala.

Ketua Panitia Drs. Muh. Amin, yang juga Ketua BKAD Kecamatan Tondong Tallasa, menjelaskan, “Kegiatan ini adalah wujud kepedulian PNPM Mandiri Perdesaan terhadap keluarga yang kurang mampu. Kegiatan ini juga terlaksana atas keberhasilan UPK mengelala dana perguliran SPP sehingga ada surplus.”

Camat Tondong Tallasa, Drs. Muh. Anas, menghadiri dan menyaksikan acara tersebut. “Kegiatan semacam ini senantiasa dilakukan dalam upaya untuk membantu meringankan beban orang tua terutama bagi orang miskin.” harap Camat pada sambutannya. Terima kasih kepada Pengurus PNPM-MPd atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa melibatkan lebih banyak anak lagi.” Demikian pungkasnya.

Orang tua yang mendampingi anak mereka, bahagia dan terharu. “Terima kasih kepada PNPM-Mpd dan terima kasih kepada tim medis dan dokter yang ramah dalam memberikan pelayanan,” demikian kata-kata mereka.

Dikumpulan dan ditulis oleh : FK, FT dan Faskab.

Read More

MENGURAI “BENANG KUSUT” SPP DAN UEP DI KEC. LIUKANG TUPABBIRING

      Dana-dana yang tidak jelas statusnya di Kecamatan Liukang Tupabbiring, yaitu ; UEP  Rp.897.785.503. dan SPP = Rp.543.926.341. (Laporan Tim Faskab bulan Oktober 2010)

    Telah ditemukan permasalahan adanya indikasi penyalahgunaan dana BLM dalam kegiatan UEP dan SPP oleh pengurus UPK di Kecamatan Liukang Tupabbiring melalui penyaluran kepada kelompok fiktif dan penggelapan uang pengembalian kelompok peminjam sebesar Rp.1.413.268.409. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pelaksanaan PNPM-MPd di Kec. Liukang Tupabbiring untuk sementara “diberhentikan” sampai ada penyelesaian masalah sesuai SOP Penanganan Masalah PNPM-MPd (Surat Dirjrn PMD No.414.2/5648/PMD Tgl 27 Agustus 2012)

Akibat dari permasalahan tersebut pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2012, tidak jalan. Dana BLM kegiatan Rp.3 milyar dan DOK Rp.93.043.000, tidak cair. Masyarakat dirugikan, karena tidak dapat berpartisipasi memamfaatkan dana program untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Benang kusut

1. Pencatatan transaksi (buku kas, buku bank) tidak lengkap
2. Perguliran dicairkan tanpa proposal dan verifikasi
3. Data kelompok SPP dan UEP tidak jelas,
4. Administrasi kelompok berpusat di TPK, baik reguler maupun perguliran. Itupun tidak sesuai PTO,           
5. Kelompok tidak mempunyai administrasi pembukuan,
6. Pengembalian kelompok ke UPK melalui TPK ,
7. Kelompok membayar ke TPK tanpa tanda bukti penyetoran,
8. TPK menyetor angsuran kelompok di UPK tanpa rincian (pokok, jasa, nama kelompok) yang ada hanya jumlah penyetoran, 
9. Tdk ada kartu kendali/kontrol di UPK,
10. Kebanyakan pencatatatan transaksi di UPK dicatat di komputer ketimbang pencatatan manual

Kesemrawutan pengelolaan SPP dan UEP (reguler dan perguliran) tsb, menggambarkan dahsyatnya pencederaan amanah program, baik oleh masyarakat dampingan, maupun oleh konsultan/fasilitator pendamping. Hal ini berlangsung dari tahun 2004—2010. Sehingga penanganannya ibarat mengurai “benang kusut”. Rumit dan butuh waktu cukup lama.

Motivasi dan Spirit Tim Leader

Kunjungan Tim Leader (Pak Agusman), di Kabupaten Pangkep tgl 20 Februari  2013,   bertemu dengan Sekda, Kepala BPMD, Camat dan PJOK Kecamatan Liukang Tupabiring, dan Tim Faskab, mendorong dan menyemangati Tim   Penanganan Masalah  untuk melakukan langkah-langkah, antara lain :

·    Perlu melakukan identifikasi detail dan mendalam pada kelompok di semua desa. Berapa jumlah dana yang masih ada di masyarakat dan berapa jumlah dana yang sudah dikembalikan tapi terindikasi disalahgunakan oknum tertentu.

·  Memaksimalkan penanganan pengembalian sisa tunggakan masyarakat dan memfasilitasi penanganan/penalangan oleh Pemda Pangkep. Minimal pengembalian 40%

·     Melaporkan hasilnya kepada Bupati untuk ditindaklanjuti ke Satker Pusat 

Proses Penanganan

Tanggal 21 Februari 2013, pertemuan Tim Penanganan Masalah Kec. Lk. Tupabbiring dan Lk. Tupabbiring Utara   merumuskan format dan langkah-langkah identifikasi. 

Tanggal 22 s/d 4 Maret 2013, melakukan identifikasi. Tanggal 5 Maret 2013, MAD Khusus menghadirkan para Kepala Desa, TPK, KPMD, membahas hasil identifikasi  dan menyepakati target pengembalian. 

Tanggal 23 Maret 2013, Rakor Kecamatan mengevaluasi hasil penanganan sementara

Hasil Penanganan

Hasil identifikasi kelompok ditemukan dana UEP dan SPP yang masih ada di desa/tunggakan murni Rp.245.431.650 (kecamatan induk) dan Rp.357.883.403 (kecamatan pemekaran)

Tim Penanganan Masalah telah berhasil memfasilitasi Pengembalian kelompok  sampai dengan bulan Maret 2013, sebesar Rp.343.148.000.

Selisih dana yang belum jelas Rp.466.805.356.(boleh jadi terindikasi penyalahgunaan atau masih ada di kelompok, tapi belum teridentifikasi -red)

Hambatan dan Kendala

Pemerintah Kecamatan telah melaporkan melalui persuratan tgl 20 Maret 2013 mengenai hasil Tindak Lanjut Tim Penanganan Masalah kepada Bupati via Satker Kabupaten, tapi sampai saat ini progres penanganan masalah tersebut belum sampai di Bupati.

Saran-saran :

Provinsi dapat membantu fasilitasi dan mediasi Pemda Pangkep untuk mengambil sikap mengenai permasalahan di Kec. Liukang Tupabbiring.

Pangkajene, 30 Maret  2013

Penulis : Syafruddin Hebbu

Read More

Mengatasi Keterpencilan

Dusun Manyampa, Desa Bantingmurung, Kecamatan Tondong  Tallasa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, adalah sebuah dusun terpencil, terletak kurang lebih 5 Km ke arah timur ibukota kecamatan. Di dusun ini sangat kurang prasarana dasar yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.

Dusun ini merupakan penghasil pertanian seperti; sayur-sayuran, kacang tanah, jagung, padi-padian., dll. Kurang lebih 80 KK penduduk dusun ini setiap tahun  berhadapan dengan masalah, terutama pada musim hujan, mereka kesulitan  mengangkut dan memasarkan hasil produksi pertanian. Kesulitan mendapatkan   kebutuhan sehari-hari. Anak-anak sekolah juga sulit akses kesekolah, karena sebuah sungai aliran deras selebar 30 meter yang membelah dusun tersebut.

Proses

Upaya mengantisipasi kondisi tersebut, masyarakat bergotong royong membuat sebuah titian bambu sepanjang 30 meter dengan ketinggian 8 meter dari dasar sungai, Titian ini adalah satu-satunya  sarana yang dapat digunakan  menyebrangkan hasil-hsil pertanian dan juga digunakan  anak-anak sekolah dasar akses ke sekolah. Titian alternatif ini  tetap tidak efektif. Pada musim hujan tidak dapat dimanfaatkan dan tidak bertahan lama karena  hanyut terbawa air deras.  Usulan masyarakat kepada PNPM-Mandiri Perdesaan  untuk membangun sebuah jembatan kayu sudah 2 kali ditolak oleh Tim verifikasi karena pertimbangan teknis. Bentang panjang jembatan  melebihi toleransi yang direkomendasikan PTO. PNPM-MPd..

Di awal tahun 2011, lalu. KPMD  Bantimurung bersama dengan Kepala Dusun Manyampa fasilitasi musyawarah dusun, mengundang Fasilitator Kecamatan (FK dan FT) membicarakan solusi pemecahan masalah kesulitan masyarakat terkait dengan  akses transportasi tersebut. Sebuah gagasan cemerlang yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah membangun sebuah “Jembatan Gantung”.

Fasilitator Kecamatan (FK/FT) menindaklanjuti hasil kesepakatan masyarakat dengan memfasilitasi tahapan selanjutnya. Termasuk memberikan penguatan kepada wakil-wakil dusun  mengawal gagasan tersebut sehingga menjadi prioritas pada  MD Perencanaan dan MAD Perencanaan TA. 2011. Pada MAD Penetapan, dusun ini mendapatkan  alokasi dana .  pembangunan Jembatan gantung . Awal Januari 2011 sudah  MDST dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat.

Gambar Sebelum Jembatan Gantung Dibangun

Output

 Terwujudnya impian masyarakat membangun sebuah jembatan gantung berukuran 35 x 2 meter dengan menggunakan dana PNPM-MPd Rp,177,263,300,  dan swadaya masyarakat Rp.10.000.000 ini, maka terjadi perubahan dalam aktifias sehari-hari masyarakat, seperti :

Kl. 80 KK petani sawah dan kebun sudah bisa mengangkut hasil pertanian dengan menggunakan kenderaan roda dua. Sebelumya mereka bersusah payah memikul hasil pertaniannya melewati titian bambu.

Pemasaran hasil produksi pertanian, seperti sayur-sayuran, jagung, beras, ubi-ubian dll lebih lancar setiap saat dibutuhkan

Kurang lebih 40 anak-anak sekolah dasar dapat dengan mudah akses ke sekolah, Sebelumnya menggunakan titian bambu sepanjang 30 meter dengan ketinggian 8 meter dari dasar sungai yang rapuh dan membahayakan.

Outcome :

Dengan dimanfaatkannya hasil pembangunan Jembatan Gantung yang didanai oleh PNPM-Mandiri Perdesaan TA. 2011 ini, memberikan dampak positif sebagai berikut :

Sebelumnya didusun ini hanya ada satu kendaraan bermotor roda dua. Sekarang tidak kurang dari belasan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor roda dua. Dimanfaatkan untuk mengangkut dan memasarkan hasil produksi pertanian dan ojek. Sangat mendukung meningkatkan pendapatan mereka

Anak-anak yang tamat SD sudah dapat melanjutkan pendidikannya di Sekolah Lanjutan, karena transportasi sudah lancar

Kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar yang ada di dusun ini semakin lancar, karena sudah sangat memudahkan oleh anak-anak sekolah dan guru-guru akses ke sekolah

Pedagang pagandeng lancar setiap hari menjual kebutuhan penduduk dan membeli hasil pertanian

Ojek juga sudah lancar setiap hari ke dusun tersebut

Gambar Setelah Jembatan Gantung Dibangun

  

Pembelajaran

“Impian dan upaya yang dibarengi dengan keikhlasan, dan kerja keras, ternyata bisa tonji terwujud, walaupun dengan anggaran minim", tutur PJOKab, Dra. Sukmawati Jamal, M.Si., dalam sambutannya pada MDST tersebut.

Ketua RK Manyampa, Syarifuddin, yang dimintai tanggapannya mengatakan, “Jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum ada jembatan hanya ada 1 (Satu) sepeda motor, itupun diparkir di seberang sungai, tapi setelah jembatan ini selesai sudah  belasan  orang yang membeli sepeda motor,” lanjut Pak RK.

P      Penulis  : Syafruddin Hebbu,

D      Data dan Foto dikumpulkan  : Aminuddin Talli/Irmayanti (FK/FT)

Read More